Apakah bunga bank termasuk riba

Pertanyaan dari mbak N,
beserta Jawabannya dari Ust. Cecep:

Apakah bunga bank termasuk riba?


Sebuah realita menunjukan bahwa semakin tinggi interest rate suatu mata uang semakin tinggi pula tingkat inflasinya, dan suatu negara yang mempunyai inflasi yang tinggi berarti ekonominya dalam keadaan collaps. Dan begitu sebaliknya semakin rendah interest ratenya semakin rendah pula nilai inflasinya dan semakin bagus pula neraca ekonominya.


Artinya bahwa sistem interest tidak pernah menghasilkan sebuah solusi karena tidak ada sistem interest yang berada pada posisi nol kecuali yang benar-benar melepaskan sistem interest tersebut secara total dan menggantinya dengan sistem sharing.



Para ulama sepakat bahwa riba adalah haram hukumnya, hal itu berdasarkan al Quran, hadits, ijma (aklamasi ulama), tinjauan ekonomi, tinjauan sosial dan tinjauan psikologis.



Riba ada dua jenis (secara global): riba fadhl (tambahan) dan riba nasaai (disebut pula riba jahiliy). Riba fadhl adalah melakukan barter sebuah komoditi yang sama dengan melebihkan salah satu komoditinya, hal ini hanya berlaku pada enam jenis komoditi saja yaitu emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jelalai dengan jelalai, kurma dengan kurma dan garam dengan garam (sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Shamit). Adapun riba Nasaai adalah pinjaman uang dengan tambahan uang yang ditentukan dari nilai nominal pinjaman atau jumlah tertentu untuk waktu tertentu, dan apabila waktunya tiba sedangkan ia belum bisa membayarnya maka si kreditor harus membayar kembali jumlah tambahan yang ditentukan di muka tadi untuk waktu tertentu lagi, dan begitulah seterusnya.



Para ulama secara ijma (aklamasi) sepakat bahwa kedua jenis tersebut haram hukumnya, barang siapa mengingkarinya maka ia disebut kafir (menolak hukum Allah) dan pelakunya berhak untuk diperangi sebagaimana musuh Allah lainnya.



Yang jadi pertanyaan, apakah bunga bank termasuk riba?

Mayoritas ulama mengatakan bahwa bunga bank adalah riba dan hukumnya haram. Dan sebagian yang lain mengatakan bahwa bunga bank adalah bukan riba, maka hukumnyapun tidak haram.



Mayoritas ulama berargumentasi bahwa bunga bank tidak berbeda dengan riba hanya dalam bentuk dan tekhnis operasionalnya saja (dalil-dalilnya sama dengan apa yang diungkapkan oleh MUI).



Adapun sebagian ulama yang mengatakan bahwa bunga bank bukan merupakan riba berargumentasi dengan dalil-dalil secara globalnya sebagai berikut:

1. bahwa bunga bank sifatnya fluktuatif dan ditentukan berdasarkan keuntungan yang diperoleh secara standar dari neraca ekonomi sebuah negara. Jadi bunga bank adalah sama dengan keuntungan dari sebuah perusahaan yang membagikan keuntungan yang diperolehnya.

Pendapat tersebut jelas sekali tidak sesuai dengan realitanya, karena bunga bank ditentukan bukan berdasarkan keuntungan standar yang dihasilkan oleh ekonomi negara tapi ditentukan oleh banyak faktor, salah satunya adalah tingkat inflasi, cadangan devisa negara, strategi ekonomi, pertumbuhan ekonomi suatu negara dan lainnya.

2. bahwa bank adalah sebuah lembaga investasi yang mana mereka menginvestasikan dana nasabahnya dalam bentuk-bentuk investasi yang menguntungkan. Jadi fungsi bank dalam hal ini adalah sebagai mudharib (pengelola dana untuk di investasikan) dan bukan sebagai broker atau mediator yang meminjamkan lagi dana nasabahnya kepada pihak ketiga dengan sistem bunga. Bila fungsi bank sebagai mudharib/ patner of share maka hal itu dibolehkan dalam fiqh Islam.

Melihat realita, fungsi bank lebih dominan kepada mediator untuk meminjam kembali uang nasabahnya kepada pihak ketiga dengan rate bunganya lebih tinggi dibandingkan yang diberikan kepada nasabahnya.



Adapun ulama lain mengatakan bahwa bunga bank adalah haram tapi karena madharat maka hal itu dibolehkan. Pendapat ini untuk 20 tahun yang lalu mungkin bisa diterima tapi untuk kondisi sekarang, dimana bank-bank syariah sudah menjamur dimana-mana bahkan bank-konvensionalpun sudah mulai membuka cabang syariahnya (dual system).



Dari uraian singkat di atas. Jelaslah bahwa bunga bank dalam berbagai bentuknya baik rekening biasa, rekening berjangka, rekening deposito dan instrument-instrument lainnya yang menggunakan bunga adalah haram.



Dalam hal ini, saya sependapat dengan fatwa MUI.



Apa hukum investasi dalam saham atau reksadana dalam pandangan fiqh islam?



Saham (share/ stock) adalah sertifikat bukti kepemilikan modal pada suatu perusahaan atau lembaga keuangan.

Saham mempunyai bentuk dan jenis yang beraneka ragam. Tergantung dari sudut mana pembagiannya.

Secara umum bahwa investasi dalam bentuk saham adalah boleh dengan alasan sebagai berikut:

- saham adalah mengikutsertakan modal tanpa ikut andil dalam pengelolaannya. Maka bentuk tersebut sama dengan mudharabah yaitu menyerahkan modal pada mudharib (pengelola) untuk diinvestasikan pada proyek yang menguntungkan dengan sistem pembagian keuntungan yang ditentukan melalui presentasi dari keuntungan.

- Investasi dalam bentuk saham it dibolehkan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

a. Perusahaan pemilik saham tidak melakukan aktivitas yang diharamkan oleh syariat seperti melakukan transaksi komoditi yang diharamkan oleh syariat seperti komoditi arak, komoditi daging babi dan anjing dan lainnya.

b. Perusahaan tersebut tidak menggunakan sistem interest rate, apabila ia terlibat dalam bisnis yang menggunakan interest rate system, maka saham perusahaaan tersebut menjadi haram.

Walaupun secara global investasi dalam saham dibolehkan dengan syarat-syarat tadi tapi ada beberapa bentuk saham yang tidak dibolehkan seperti saham istimewa dan saham pembukaan yang mana nilai jualnya lebih murah dari nilai nominal yang tertulis di dalam sertifikat sahamnya.



Saham istimewa (Preference shares) diharamkan apabila memenuhi hal-hal berikut:

- Apabila pemiliknya mempunyai hak istimewa dalam mendapatkan keuntungan dengan jumlah tertentu dan sebelum pembagian keuntungan pada pemilik saham lainnya. Hal tersebut diharamkan karena menghilangkan keadilan yang seharusnya dinikmati oleh semua pemilik saham.

- Apabila pemiliknya mempunya hak istimewa ketika pembubaran perusahaan, sehingga dia mendapatkan prioritas dalam mendapatkan pengembalian sebelum pemilik lainnya.

- Apabila pemilik hak pilih yang lebih dibanding pemilik lainnya dalam musyawarah umum pemegang saham

- Apabila pemiliknya mendapatkan keuntungan tahunan tetap (fixed interest rate), baik perusahaan itu rugi ataupun untung karena hal itu tidak jauh beda dengan sistem bunga.



Adapun saham pembukaan yang menjual saham dengan harga dibawah harga nominal yang tertulis dalam sertifikat saham adalah haram karena cara tersebut merugikan pemilik saham lainnya yang harus membayar saham dengan nilai nominal yang sama seperti yang tertulis dalam sertifikat saham



Reksa dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan kembali dalam portopolio efek oleh manajer investasi.

Investasi dalam reksa dana tidak jauh berbeda dengan investasi dalam bentuk saham, hanya yang membedakannya adalah bahwa investasi dalam saham adalah mengikutsertakan modal pada perusahaan secara langsung dengan hak dan kewajibannya sebagai pemilik saham. Adapun investasi dalam bentuk reksa dana adalah menyerahkan modal pada sebuah lembaga atau perusahaan reksa dana yang kemudian perusahaan tersebut akan menginvestasikan dana pemodal tersebut pada lapangan yang sekiranya bisa menguntungkan.

Investasi dalam reksa dana menjadi halal apabila perusahaan reksa dana tersebut menginvestasikan dana tadi dalam investasi yang halal dan tidak berinteraksi dalam sistem bunga.



Obligasi (bond) adalah surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan atau pemerintah dengan bunga tertentu yang ditetapkan untuk waktu tertentu.

Investasi dalam obligas adalah haram hukumnya karena menggunakan sistem bunga.



Apa hukum transaksi financial derivative dalam pandangan fiqh islam?

Derivatives adalah alat finansial yang tidak mempunyai nilai dasar, tapi nilainya berasal dari yang lain. Mereka membendung resiko kepemilikan sesuatu yang menjadi subyek dari fluktuasi harga yang tak terduga sebagai contoh mata uang asing, gandum, saham dan bond pemerintah.



Ada dua jenis: futures, yaitu kontrak untuk penyerahan transaksi di masa datang dengan harga yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan options, yaitu memberikan suatu pihak kesempatan untuk membeli dari atau menjual pada pihak lain dengan harga yang telah ditetapkan sebelumnya.



Apa hukum forward contract (future) dalam pandangan fiqh islam?

Forward market yaitu pasar dengan kontrak (atau yang dikenal dengan future) yang menyebut penyerahan barang atau surat berharga pada tanggal tertentu dan pada harga yang tetap.



Sebenarnya, forward market dengan definisi seperti di atas tidak ada masalah dalam fiqh islam selama tidak menggunakan unsur bunga ataupun unsur penipuan karena hal itu termasuk bagian dari perjanjian. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika perjanjian untuk penyerahan dan dengan harga yang ditetapkan itu dijadikan lahan spekulasi dan lahan jual-beli. Maka dalam kondisi ini, transaksi tersebut menjadi tidak boleh lagi karena mengandung unsur-unsur yang diharamkan oleh syariat, yaitu:

- Menjual barang yang tidak ada dan belum dimiliki yaitu perjanjian itu sendiri karena dalam kontrak tersebut belum ada barang yang bisa diperjual belikan dan belum menjadi miliknya karena baru sebatas perjanjian. Maka hukumnya dalam hal ini adalah tidak boleh.

- Menjual barang yang tidak dengan spekulasi, artinya karena fluktualisasi harga dan inflasi ekonomi dunia yang tidak jelas, maka forward market dijadikan sebagai ajang spekulasi untuk meraup keuntuntan, padahal barang tersebut belum jelas.

- Biasanya untuk mendapatkan forward contrak itu ada fee (interest) yang dikenakan pada pembelinya, adapun ratenya ditentukan tergantung fluktualisasi ekonomi dunia atau negaranya atau barangnya atau mata uangnya.

Berdasarkan pertimbangan tadi, jelaslah bahwa forward transaksi dalam bentuk tadi adalah mengandung tiga unsur yang diharamkan oleh syariat.



Adapun forward rate, yaitu menentukan kurs mata uang asing dengan harga tetap untuk dibayarkan di masa yang akan datang adalah tidak boleh, karena hal itu mengandung riba fadhl sebagaimana disebutkan dalam hadits enam jenis komodidti yang tidak boleh melakukan barter dalam jenis tersebut kecual dengan matsalan bi mitslin dan yaddan bi yaddin. (jumlah yang sama dan dalam waktu yang berbarengan). Adapun alasan kedua transaksi tersebut menjadi haram karena dalam penentuan harga tetap itu menggunakan sistem bunga juga yang disebut dengan fee for forward contrak.



Tidak jauh beda dengan forward transaction dalam bursa efek. Transaksi tersebut mengandung unsur spekulasi dan syarat harus membayar kompensasi bila transaksi forward itu dibatalkan atau harus bayar bunga tertentu bila transaksi itu diundurkan lagi. Bahkan banyak sekali pialang yang melakukan transaksi forward transaksi dengan pembeli padahal dia sendiri belum memiliki saham atau obligasi yang akan dijualnya.



Jadi jelas, bahwa forward transaction dalam busrsa efekpun menyalahi aturan syariat, seharusnya kita meninggalkannya dan menggantinya dengan sistem syariat yang sekarang ini sudah mulai semarak.



Adapun tentang option, yaitu perjanjian yang memberikan hak opsi (pilihan) kepada pembeli opsi (dengan fee tertentu) untuk merealisasikan kontrak jual beli valuta asing atau saham atau obligasi yang tidak diikuti dengan pergerakan dana dan dilakukan pada atau sebelum waktu yang ditentukan dalam kontrak, dengan kurs atau harga yang terjadi pada saat reaslisasi tersebut. Biasanya option mempunyai dua jenis, yaitu put option (hak untuk membeli) dan call option (hak untuk menjual).



Transaksi option mengandung tiga unsur yang diharamkan syariat. Pertama adalah adanya bunga yang ditentukan untuk mendapatkan option tersebut, kedua jual beli yang tidak dimiliki dan tidak ada dan ketiga adalah jual beli gharar (spekulasi). Dengan ketiga unsur tadi, jelaslah bahwa transaksi dengan menggunakan sistem option adalah bertentang dengan hukum islam dan tidak dibolehkan melakukannya.



Untuk itu, syariat islam telah memberikan beberapa alternatif untuk menggantikannya, yaitu transaksi dengan menggunakan bentuk salam, bentuk al bae li ajal (jual beli yang pembayarannya ditangguhkan) dan murabahah. Semuanya dengan syarat dan kondisi yang sudah diatur oleh para ulama.





Apa hukum transaksi swaps dalam pandangan fiqh islam?

Swap adalah mempertukarkan atau barter suatu sekuritas dengan sekuritas lain. Barter bisa dilakukan untuk mengubah jatuh tempo obligasi portopolio atau mutu emisi suatu portopolio saham atau obligasi, atau karena tujuan suatu investasi sudah berubah.



Transaksi swap tidak pernah lepas dari sistem bunga, adapun besar dan kecilnya tergantung pada kualitas portopolionya, baik dalam bentuk saham ataupun obligasi.

Berdasarkan hal tadi, jelaslah bahwa swap adalah transaksi yang bergantung pada suku bunga. Maka hukumnnyapun adalah haram.

Wallahu a’lam bishawab.


Wassalam,

-Cecep-

ECONOMICS OF TAWARRUQ : How its Mafasid overwhelm the Masalih* (1)

This paper examines the impact of tawarruq on the economy. It demonstrates through macroeconomic analysis that the harmful consequences of tawarruq are much greater than the benefits generally cited by its advocates. It concludes that a financial instrument whose mafasid (harms) are much greater than masalih (benefits) cannot be characterized as shar`a - compliant.

TAWARRUQ

Tawarruq is the mode through which some Islamic Financial Institutions (IFI) are facilitating the supply of cash to their clients. The client-- the mutawarriq--buys X on deferred payment from the IFI and sells X for a cash amount less than the deferred price to a third party. Also tawarruq enables IFI to guarantee a predetermined percentage rate of return to its term-depositor, buying XX from him/her on deferred payment then selling XX for cash, the deferred payment being larger than the cash price.

Every tawarruq transaction creates a debt. Furthermore, the debt a tawarruq transaction creates is invariably larger than the cash it transfers to the client---the mutawarriq, in the first case, and to the IFI in the second case (mediated in both cases by another transaction). In what follows, we trace the macroeconomic consequences of both: creation of new debts and the fact that the debt is larger than the cash received. But before doing so, let us examine the potentials of the new creation: the paper resulting from tawarruq. As it currently stands, both in the conventional and in the Islamic financial markets, debt documents, like those resulting from tawarruq, are subject to repeat financial and speculative transactions. At their limit, these transactions sever all links with the real assets with which they could have been associated with at the start (assuming the cash so acquired result in the production of wealth). This process leads to an inverted pyramid of financial instruments with a small asset base. The process also moves the transaction of tawarruq from that of the asset market to the money (debt) market, where the underlying signaling and equilibrating mechanisms no longer are linked to the real market.


ROLE OF DEBT IN THE ECONOMY

Mere debt creation does not increase the net wealth of society as every addition to social wealth through it is cancelled by deduction of a similar amount of wealth owed. Meanwhile the cash acquired through a debt can be put to uses that may or may not result in actual wealth creation. If wealth is in fact created, it may be equal to, larger than or less than the cash input. The economic consequences will be different in each case. If the additional wealth so created is larger than the cash invested, then society stands to gain in view of the net increase in social wealth after the debt is repaid. If the additional wealth is equal to the cash invested and, therefore, to the resources used, there is no net gain, as the social wealth remains what it was,
after the debt is repaid. In case the cash invested results in wealth creation but by an amount less than the cash invested and the resources used, society is poorer to the extent of the loss, as the borrower must repay the debt by compensating for the loss out of existing wealth owned or acquired by him/her. The same applies to cases in which invested cash is totally lost, no wealth creation having taken place. In both cases a redistribution of wealth in favor of the creditors is involved.

I am grateful for the insightful inputs from Professor Mohammad Anas Zarqa and Dr. Abbas Mirakhor. 1 As a method of creating additional or new wealth, debt creation (or debt finance) is inefficient as well as inequitable. It is inefficient as the finance so provided goes not for the most promising projects for wealth production but to the most credit-worthy borrower. It is inequitable as it redistributes wealth in favor of suppliers of finance, irrespective of actual productivity of the finance supplied. Since both these points are well argued in Islamic economic literature, I will not repeat them in this paper.1 One important point to note, to exchange money now for more money later is fundamentally unfair due to the uncertainty that accompanies the passage of time. Money needs to be converted into goods and services before it can enter into the process of production, the source of possible additional value creation. The results of such process of production have to be reconverted into money before money can be paid back to the one who gave it in the first instance.


THE MARKET FOR DEBTS

Debt instruments can easily change hands. The economic consequences of this fact are independent of the terms on which debts change hands. These terms have their own consequences. The key aspect of this equation is what happens to a debt instrument between the time it is created and the time it is extinguished on repayment. Owners of debt instruments can benefit from these instruments in a number of ways. Financial innovations are providing them with newer and novel ways all the time. Debt instruments are substitutes for other forms of wealth, e.g. as securities can bring in some payment over and above their repayment. Insofar as they are substitutes for cash (generally but not necessarily at a discount) they can be
characterized as near money. These uses of debt instruments create a demand for them that increases as the economy grows and the market expands. With ever-increasing supply and demand, we have a market for debt instruments. Like in every market, speculation plays a role in debt markets too.2

But the special nature of debt instruments enhances the role of speculation in this market to a degree unmatched by any other market. Debt instruments are very heterogeneous. 3 The probability of a debt being repaid as promised varies from debt to debt, depending on the debtor, the guarantor if any, and the country of origin. There are no standard, uniform methods of evaluating the quality of debts with respect to their recoverability. Debt prices are also vulnerable to wide fluctuations in response to news, even rumors. Instances abound of manipulating debt prices by planting false news or manufacturing rumors. All these factors account for the observed reality of the market for debt instruments being much more vulnerable to gambling-like speculation than the markets for goods and services 4. In short, it is better not to have a debt market. However, by allowing tawarruq, this leads to a debt market... (to be continued)

* A position paper to be presented at the Workshop on Tawarruq: A Methodological issue in Shar`a-Compliant Finance February 1, 2007 by Mohammad Nejatullah Siddiqi

RIBA IN FIQH

1. The Four Schools

'Abd al-Rahman al-Jaziri's al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah, is a compendium on the juristic opinions of the four predominant schools of Muslim jurisprudence. It is held in high esteem and considered to be an authority on the subject. Given below are some relevant excerpts from this book on the subject of riba.

Definition and Classification

Riba is one of those unsound (fasid) transactions which have been severely prohibited (nahyan mughallazan). It literally means increase...

However, in fiqh terminology, riba means an increase in one of two homogeneous equivalents being exchanged without this increase being accompanied by a return. It is classified into two categories. First, riba al-nasi'ah where the specified increase is in return for postponement of, or waiting for, the payment; for example, buying an irdab (a specific measure) of wheat in winter against an irdab and a half of wheat to be paid in summer. As the half irdab which has been added to the price was not accompanied by an equivalent value in the commodity soled and was merely in return for the waiting, it is called riba al-nasi'ah. The second category is riba al-fadl, which means that the increase mentioned is irrespective of the postponement and is not offset by something in return. This happens when an irdab of wheat is exchanged hand to hand for an irdab and a kilah (another measure) of its own counterpart, the buyer and the seller both taking reciprocal possession; or when ten carats of gold produce are exchanged for twelve carats of similar gold produce.

D. Riba al-Nasi'ah

There is no difference among Muslim jurists about the prohibition of riba al-nasi'ah. It is indisputably one of the major sins. This is established by the Book of God, the Sunnah of His Prophet, and the consensus of the ummah. The Qur'an says:... (Verses 2: 275-9).

This is the Book of God which has prohibited riba vehemently and has reprimanded the taker so severely that it makes those who believe in their Lord and dread His punishment tremble with fear. Can any reprimand be harsher than God equating the takers of riba with those who have risen in revolt against Him and are at war with Him and His Prophet? What will be the state of that feeble human being who fights with the Almighty and Overpowering God, Whom nothing on earth or in the Heaven can frustrate. There is no doubt that by resorting to riba such a person has adopted the course of self-destruction and deprivation.

The obvious meaning of riba to be understood from this noble verse of the Qur'an is the riba known by the Arabs in the Jahiliyyah period as explained by the commentators of the Qur'an. More than one of them has mentioned that when a loan extended by an Arab matured, he would ask the borrower for the return of the principal or for an 'increase' in return for the postponement. This is also the 'increase' that is known to us. This increase was either in quantity, like postponing the return of a camel now for two in the future, or in age, like postponing the return of a camel aged one year against a camel aged two or three years in the future. Similarly, the Arabs were familiar with situations where a lender would advance money for a period and take a specified amount of riba every month. If the borrower was unable to repay the principal when the loan matured, he would be allowed an extension in the time of repayment [rescheduling with the continuation of the riba he has been receiving from the borrower. This is the riba which is prevalent now and charged by banks and other institutions in our countries. God has prohibited it for Muslims...

The noble verses have decisively prohibited riba al-nasi'ah which involves, what is generally understood in our times as the giving of a principal amount on loan for a given period against the payment of riba in percentage terms on a monthly or annual basis. Some people try to justify this kind of riba in spite of its conflict with Islam. It is far removed from Islam and is in discord with its basic philosophy in form as well as meaning. Some of them claim that what is prohibited is the charging of riba many times the principal amount as stated by the Qur'an: "O believers! charge not doubled and redoubled riba, and fear God so that you may prosper" (3: 130). This claim is however absolutely wrong because the objective of the verse is to express a repulsion against riba...

Riba al-Fadl: Its Legal Position

Riba al-Fadl...is prohibited according to the four schools of jurisprudence. But some of the Prophet's companions, among them Sayyid 'Abdallah ibn 'Abbas (may God be pleased with him), allowed it. Nevertheless, it is reported that he recanted his opinion afterwards and talked abouts its prohibition. Riba al-Fadl does not have substantial effect on transactions because of the rarity of its occurrence; it is not the objective of people to buy or sell one thing in exchange for the same thing unless there is something extra from which each of the parties may benefit. Notwithstanding this, it has been prohibited because it might lead to the defrauding or deception of less sophisticated persons. For example, a shrewd trader may claim that the irdab of a specific brand of wheat is equivalent to three irdabs of the other kind because of the excellence of its quality, or this unique piece of gold ornament is equivalent in value to twice its weight in gold; in such transactions there undoubtedly is defrauding of people and harm to them.

The authority for the prohibition of riba al-fadl lies in what the Prophet, peace be on him, said:

Gold for gold, silver for silver, wheat for wheat, barley for barley, dates for dates, and salt for salt - like for like, equal for equal, and hand-to hand; if the commodities differ, then you may sell as you wish, provided that the exchange is hand-to-hand.

This hadith indicates that it is neither proper to sell these homogeneous commodities against themselves with addition nor is it proper to delay the reciprocal taking of possession. Hence it is not proper to sell a gold guinea against a gold guinea and ten qurush, neither on a hand-to-hand, nor on a deferred basis, just as it is not right to sell a gold bar weighing ten carats against a gold bar weighing twelve carats. Similar is the case with wheat and barley and other items mentioned in the hadith.

And if such is the case, then does riba enter into every commodity or is it confined to just the commodities mentioned in the hadith, namely, gold silver, wheat, barley, dates and salt? There is no difference of opinion among the four schools of jurisprudence that analogically riba enters into other commodities not mentioned in the hadith. If there is any difference it is in the analogy ('illat) used to arrive at the conclusion that the 'addition" [riba al-fadl] is prohibited for all commodities wherever the analogy holds. Only the Zahiriyyah (a juristic school which was opposed to analogical reasoning) confined riba al-fadl to only the commodities specified in the hadith. ('Abd al-Rahman al-Jaziri, al-Fiqh "Ala al-Madhahib al-Arba'ah, Cairo: Al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 5th ed., n.d., vol. 2, pp. 245-8).

Even though the above except is sufficient to convey the views of the four schools of jurisprudence, the reader may wish to go through the following sample of opinions from prominent Qur'an commentators and/or jurists of the various schools, particularly the Ja'fari school, which is not covered in the above-quoted book. It may be seen that there is hardly any difference of opinion on the subject except in presentation and in certain minor details.

2. Fakhr al-Din Al-Razi (Qur'an commentator and philosopher)

Riba is of two kinds: Riba al-nasi'ah and riba al-fadl.

Riba al-nasi'ah is what was well known and conventional among the Arabs in Jahiliyyah. They used to give loans on the condition that every month they will receive a stipulated amount with the whole principal remaining outstanding. Then, when the loan matured and the borrower was unable to clear his obligation, the amount was raised and the period was extended. This is the riba that was practised in the Jahiliyyah.

Riba al-naqd [al-fadl] is, however, the selling of one maund [a unit of weight] of wheat, or anything similar to it, against two maunds. (Al-Tafsir al-Kabir, Tehran: Dar al-Kutub al-'illmiyyah, 2nd ed., n.d., wol. 7, p. 85).

3. Abu Bakr al-Jassas (Qur'an commentator and Hanafi jurist).

The literal meaning of riba is increase...but in the Shari'ah it has acquired a connotation that its literal meaning does not convey. The Prophet, peace be on him, termed the increase, [which is a condition] for waiting, as riba as is evident from the hadith narrated by Usamah ibn Zayd in which the Prophet said: "Riba is in waiting..." Hence God abolished the riba which was being practised at that time. He also invalidated some other trade transactions and called them riba. Accordingly, the Qur'anic verse "God has prohibited riba" covers all transactions to which the connotation applies in the Shari'ah even though the indulgence of the Arabs in riba, as mentioned above, related to loans in dirhams and dinars for a specified period with the increase as a condition. The term riba hence signifies different meanings. One is the riba prevalent in Jahiliyyah; the second is the disparity or differential (tafadul) in the volume or weight of a commodity [in spot transactions]...; and the third is postponing (al-nasa); this implies that it is not permitted to sell a commodity against future delivery of the same volume, weight or other measure of the given commodity. (Ahkam al-Qur'an, Cairo: Al-Matba'ah al-Bahiyyah al-Misriyyah, 1347 AH, vol. 1, pp. 551-2).

4. Muhammad ibn 'Abdallah ibn al-Arabi (Qur'an commentator and Maliki jurist).

Riba literally means increase, and in the Qur'anic verse (2:275) it stands for every increase not justified by the return... (Ahkam al-Qur'an, Cairo: 'Isa al-Babi al-Halabi, 1957, p. 242).

It may be clarified here that the 'waiting' involved in a loan is not considered by the jurists to be a return justifying the increase (riba) on the principal amount.

5. Ibn Qayyim al-Jawziyyah

Riba is of two kinds: Jali and Khafi. The Jali has been prohibited because of the great harm it carries and the Khafi has been prohibited because it is an instrument for the Jali. Hence prohibition of the former is deliberate while that of the latter is precautionary.

The Jali is riba al-nasi'ah and this is what was engaged in during the Jahiliyyah, like allowing the postponement of repayment of principal against an increase, and every time there was a postponement, there was an increase...

However, riba al-fadl has been prohibited to close the access to riba al-nasi'ah. (A'lam al-Muwaqqi'in, Cairo: Maktabah al-Kulliyyat al-Azhariyyah, 1968, vol. 2, pp. 154-5).

6. Shah Wali-Allah Dihlawi

Remember that riba is of two kinds: One is primary (haqiqi), the other is subject to it. Primary riba is only on loans. The other riba is called riba al-fadl...and is akin to primary riba. (Hujjat Allah al-Balighah, Lahore: Qawmi Kutub Khana, 1953, tr. Mawlana Abdul Rahim, vol. 2, pp. 474-5).

7. 'Abdallah ibn Ahmad ibn Qudamah al-Miqdasi (a Hanbali jurist)

Riba is of two kinds: riba al-fadl and riba al-nasi'ah. The prohibition of riba al-fadl involves the exchange of one commodity against itself and covers all commodities which are exchanged by volume or by weight regardless of whether the quantity exchanged is small, like one date for two dates or one grain for two grains...(p. 64).

Riba al-nasi'ah is involved in the exchange of two commodities one of which is not the price. (p. 73) (Al-Muqni', Qatar: Matabi' Qatar al-Wataniyyah, 1973, vol. 2, pp. 64-77).

8. Hasan ibn al-Mutahhar (Ja'fari jurist)

Riba literally means increase and, technically, it refers to the increase in the exchange of two commodities, one against its own kind...Riba is of two kinds: Riba al-fadl and Riba al-nasi'ah and the jurists are agreed on their prohibition. (Tadhkirah al-Fuqaha', Najaf: Matba'ah al-Najaf, 1955, vol. 7, p. 84).